 |
| Sumber Gambar: Dok. LPM Qimah |
Massa menggelar aksi demonstrasi bertajuk Indonesia Gelap di depan Gedung DPRD Jawa Timur pada Jumat, 21 Februari 2025. Aksi ini merupakan lanjutan dari demonstrasi pada Senin lalu yang menyoroti kebijakan efisiensi anggaran dana pendidikan yang dianggap tidak serius dalam pembangunan sumber daya manusia bangsa khususnya melalui pendidikan.
Aksi dimulai pukul 13.00 WIB dengan long march dari Sentra Wisata Kuliner (SWK) menuju Gedung DPRD. Massa kompak mengenakan pakaian hitam, berbeda dari aksi sebelumnya yang didominasi mahasiswa dengan almamater kampus masing-masing. Massa aksi yang turun yakni perwakilan dari seluruh lapisan masyarakat sipil Surabaya dan Mahasiswa dari berbagai universitas Surabaya, termasuk ibu-ibu dari aliansi Rumah Kemaslahatan Indonesia (RKI).
“Kami ikut turun karena sakit hati. Ganti presiden kok malah kebijakan tidak pro-rakyat. Masa depan anak-anak bagaimana? Apa artinya makan gratis kalau sekolah mahal? Kok mikir oligarki terus,” ungkap Bu Tati, perwakilan RKI.
Doni, salah satu mahasiswa peserta aksi, menjelaskan bahwa demonstrasi ini digelar karena tidak ada respons dari aksi sebelumnya. “Kami tahu mereka mendengar, tapi mana buktinya? Kita kecewa karena hanya ada satu fraksi yang hadir, itu pun bukan ketuanya,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa massa membawa 11 tuntutan utama, dengan tuntutan kesebelas baru dimasukkan setelah aksi Senin lalu sebagai respons atas pemaksaan penghapusan lagu "Bayar Polisi" milik band Sukatani.
Aksi membawa 11 tuntutan untuk disuarakan yaitu mengalihkan anggaran Daya Anagata Nusantara (Danantara) ke sektor lain, mengesahkan RUU Perampasan Aset, menghentikan dwi fungsi ABRI, Memprioritaskan anggaran untuk kelompok rentan, memotong anggaran TNI dan Polri, mengkaji ulang program makan bergizi gratis (MBG), mencabut konsesi tambang untuk UMKM dan ormas, mewujudkan reforma agraria, merevisi UU cipta kerja, menolak reklamasi Surabaya, menjamin kebebas berpendapat dan berbudaya.
Orasi terdengar tanpa henti. Seorang mahasiswa jurusan pendidikan turut menyuarakan keresahannya. “Saya mengajarkan siswa untuk jujur dan taat, tapi kalau pemerintahannya begini, apa yang harus saya lakukan?” katanya. Selain orasi, aksi ini dimeriahkan dengan penampilan teatrikal dan pembacaan puisi.
Sekitar pukul 14.30 WIB, perwakilan anggota DPRD Jatim keluar menemui massa. “Tidak semua kebijakan ada di ranah provinsi, tetapi kami berusaha memberikan yang terbaik untuk rakyat,” ujar salah satu anggota. Ketidakhadiran ketua DPRD memicu kekecewaan. Kericuhan sempat terjadi ketika massa menyemprotkan air mineral ke arah anggota dewan yang segera meninggalkan lokasi.
Orasi masih berlanjut di bawah derasnya hujan yang mengguyur kawasan gedung. Bahkan saat hujan sudah reda pun aksi masih tetap berlanjut.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada informasi mengenai aksi lanjutan. Korlap mengatakan akan tetap mengawal karena belum ada kepastian aksi hari ini.
Penulis: Siti Nur Nazilatul
Editor: Ayu Puspita
